SANGAT Tragis yang diderita KNPI Aceh Utara. Gedung yang semestinya milik mereka, dirampas tanpa pemberitahuan apapun. Ironisnya, pasca MUSDA KNPI Aceh Utara baru-baru ini, mereka tidak bisa menyelenggarakan acara ditempatnya. Mereka tidak bisa berkomentar apa-apa, masalah ketidak bisa memakai gedung tersebut.
 |
| Firman Saputra |
Hal ini harus menjadi tanggungjawab PEMKAB Aceh Utara di bawah kepemimpinan CEK MAD untuk mengusut tuntas masalah aset kepemilikan gedung tersebut. Dikarenakan ketidak tersedianya anggaran pembuatan gedung baru serta tempat dimana aktivitas para pengurus organisasi kepemudaan berkumpul. Kalau didiamkan begini, dikhawatirkan hilangnya ASET MILIK PEMKAB ACEH UTARA, sebagaimana kejadian pendahulu, hilangnya status Blang Padang, beralih milik aset TNI.
Disini dapat disimpulkan lemahnya kinerja Ketua-Ketua KNPI sebelumnya dalam menjalankan tampuk kepemimpinan organisasi dan kurang perhatiannya Pemkab dalam menyelamatkan aset milik daerah. Jika, memang Gedung KNPI ini milik Aset daerah, dimana papan pemberitahuan aset? Cuma hanya terpampang Pamplet “DILARANG MEMUTAR“ yang berdekatan dengan gedung milik TNI.
Pemerintah Aceh Utara harus benar-benar memperjelas status Gedung KNPI Aceh Utara ini, dikarenakan organisasi kepemudaan Aceh Utara bisa bermarkas disitu seperti, KNPI, PRAMUKA, KARANG TARUNA dll. Permasalahan ini pun, harus menjadi "PR" kepada Ketua KNPI yang baru. Bisakah Ketua terpilih ini memperjelas status gedung tersebut? atau hanya diam dan mengunci mulut rapat-rapat saat berurusan dengan pihak TNI.
Atau sebaliknya Pemkab telah ‘TUKAR GULING’ mengenai aset tersebut? perlu ketegasan dalam permasalahan ini.kita tunggu saja respon ke 2 (dua) pihak dalam menjawab dan memperjelas gedung KNPI Aceh Utara?
Penulis Firman Saputra adalah
Direktur Poe Nanggroe Institute
(Lembaga Pemerhati kebijakan Publik dan pusat pembinaan kepemudaan Aceh)
0 Komentar