PENA News | Menipu dan Ditipu, itulah yang terjadi di Aceh sepanjang masa. Semenjak kapan dimulai dan siapa yang memulainya, dalam tulisan ini mungkin sedikit terjawab hingga menjadi renungan bersama. Entah sudah terjadi sebelumnya tapi yang pasti sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Aceh bagaikan raksasa yang kehabisan tenaga, kelelahan lalu tertidur.
Dalam suasana yang “tertidur” inilah Aceh mulai ditipu oleh bangsanya sendiri yang entah kapan berakhir. Biarpun Pucuk Pimpinan yang memerintah Republik Indonesia silih berganti, namun derita Aceh yang tertipu tetap berlanjut.
Sejarah telah mencatat, dalam perjalanan Bangsa Aceh dari sejak nenek moyang. Orang Aceh cukup lihai dan dikenal dengan tipu muslihat atau taktik untuk mewujudkan sebuah cita-cita terutama dalam politik peperangan. Bahkan Belanda mengakui akan keunggulan dan kehebatan Orang Aceh dalam hal yang satu ini.
Diantara yang paling popular dan selalu dikenang adalah ketika, seorang pejuang dan pahlawan Aceh bernama Teuku Umar Djohan Pahlawan mampu dan berhasil “menipu” Kolonial Belanda. Tipu muslihat Teuku Umar berawal ia bersedia berunding dan mau bekerja sama membantu membujuk perlawanan masyarakat Aceh lainnya.
“Tipu” yang dijalankan suami Tjoet Nyak Dien ini sukses dan membawa keuntungan besar. Ratusan pucuk senjata berhasil dicuri lalu digunakan kembali untuk melawan Belanda. “Tipu” muslihat semacam ini banyak diikuti pejuang dan masyarakat Aceh terutama dalam perjuangan membela Bangsa Aceh melawan penjajah.
“Tipu-tipu” pejuang Aceh ini sudah sangat dikenal luas bahkan sempat menjadi bagian dari catatan seorang pengarang asal Jawa Barat dalam bukunya berjudul “Aceh di Mata Urang Sunda”. Hingga kini, Aceh selain dikenal pandai “menipu” juga kerap tertipu atau dibohongi. Pengalaman tertipu dan dibohongi mulai tercatat dalam sejarah pergolakan DI TII di Aceh yang dicetuskan Daud Beureueh.
Beberapa pakar sejarah Aceh, seperti Drs. Rusdi Sufi, menyebutkan, dibalik “tipu-tipu” Aceh, sebenarnya cukup banyak tipu-tipu Pemerintah Pusat terhadap Aceh. Hingga dia meminta para pemimpin maupun generasi Aceh kedepan harus berhati-hati dan jangan mudah terbuai dengan janji semu Pemerintah Pusat. Intinya, masyarakat harus tetap bersatu agar tidak mudah dikelabui.
Sementara pemerhati sejarah Aceh lainnya, Ramli A. Dally juga ikut mengingatkan, teknik tipu yang dilancarkan Jakarta terhadap Aceh hingga saat ini masih berlangsung. Dicontohkan, butir butir UUPA yang diibaratkan sebagai seekor ular, meski kepalanya dilepas. Namun, ekornya tetap dipegang.
Sejarah Aceh yang banyak dibohongi dan tertipu, misalnya pada tahun 1948, saat masa revolusi kemerdekaan atau setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, seluruh kawasan Indonesia telah diduduki kembali oleh Belanda, kecuali Aceh. Disini, setelah Belanda menyerah kepada sekutu, pada September tahun 1948 tentera sekutu masuk ke Indonesia untuk menerima penyerahan Jepang kepada Indonesia.
Namun saat itu penguasa sipil Belanda yakni NICA (Nederlandsch Indie Civil Administratie) menyusup masuk dan kembali menduduki Indonesia. Bahkan Presiden Soekarno ditangkap saat itu. Satu-satukawasan yang tidak dimasuki Belanda adalah Aceh.
Tipu pertama Jakarta terhadap Aceh adalah ketika Daud Beureueh meminta kepada Presiden Soekarno agar khusus untuk Aceh diberlakuan Syariat Islam. Soekarno menyetujuinya. Aceh diberi hak berlaku Syariat Islam. Namun Daud Beureueh dalam permintaannya ini harus dibuat dalam bentuk perjajian hitam di atas putih atau tertulis. Namun hal itu tak pernah terjadi. Soekarno dengan berlinang air mata bahkan bersumpah akan mewujudkan hal itu.
Dia mengaku tak perlu bukti tertulis karena Daud Beureueh merupakan orang yang dihormatinya sehingga tak mungkin dikhianati. “Itulah tipu pertama yang terjadi terhadap Aceh. “Presiden Soekarno saat itu tak bersedia membuat perjanjian tertulis,” tulis Rusdi Sufi dalam bukunya.
Menurut Rusdi Sufi, Soekarno dalam pertemuan lain bersama kalangan Saudagar Aceh, Soekarno meminta kepada para saudagar bahwa di seluruh Indonesia, telah dibentuk semacam penggalangan dana untuk membeli pesawat karena Indonesia belum memiliki pesawat. Untuk itu para saudagar Aceh juga diimbau untuk menyumbang dana membeli pesawat.
Saat itu semua saudagar yang hadir saling menatap dan terdiam. Lama terdiam, Soekarno kembali bicara “Jika tak menjawab, saya tak akan makan siang dengan para saudagar”, ucapnya. Akhirnya, saudagar setuju, maka terkumpulah sekitar 20 kilogram emas dari saudagar dan masyarakat Aceh.
Dari sumbangan inilah menjadi cikal bakal lahirnya perusahaan penerbangan Indonesia yaitu dari pesawat jenis Dakota RI-001 Seulawah yang dibeli rakyat Aceh dan. replika pesawat tersebut sekarang terpajang dilapangan Blang Padang, Banda Aceh.
Konon setelah menyumbang untuk pesawat, para saudagar dan masyarakat Aceh juga pernah membeli obligasi senilai puluhan kilogram emas. Obligasi ini rencananya digunakan untuk membangun bank milik Pemerintah Indonesia, namun tak jelas juntrungannya sehingga Aceh tak pernah memperoleh kontribusi secara maksimal. Aceh kembali tertipu.
Kemudian Aceh mendapat gelar Daerah Istimewa. Istimewa yang disandang Aceh hanya sebutan saja karena tidak ada implementasi yang berarti selain lahirnya Unsyiah. Saat itu, posisi perekonomian Aceh memang lebih maksimal dibanding dengan sejumlah kawasan lainnya di seluruh Indonesia. Pasalnya, semua lautan dikuasai oleh Belanda.
Saudagar Aceh ketika itu berani menembus blokade Belanda di laut sehingga dapat melakukan perdagangan dengan negara luar. Situasi ekonomi yang tergolong makmur ini sangat bermanfaat bagi Pusat. Hingga dalam perjalanan dan situasi tersebut, Aceh akhirnya dijadikan provinsi. Dan Daud Beureueh menjadi Gubernur pertama.
Namun tak sampai setahun, tepatnya tahun 1950, Pemerintah Pusat memutuskan hanya ada sepuluh provinsi di Indonesia. Aceh digabung dengan Sumatera Utara. Anehnya ternyata jumlah provinsi bukanlah sepuluh, melainkan sebelas, karena secara diam-diam, pemerintah menyetujui Jogjakarta menjadi provinsi, bahkan dengan status istimewa.
Pemerintah Aceh, tak terima dengan status ini. Namun pusat terus “mendesak”, status ini harus diterima. Akhirnya Aceh kembali turun menjadi keresidenan. Merasa dikhianati, maka pada September 1953 muncullah Gerakan DI/TII. Akibatnya, Aceh diserang. Aceh tidak menyerah bahkan perlawanan semakin kuat. Situasi ini terbaca oleh Pemerintah Pusat dari pengalaman bahwa Aceh tak dapat ditaklukkan dengan kekerasan.
Lalu pimpinan DI/TII diajak berdialog. Pemerintah Pusat berjanji akan mengembalikan status Aceh menjadi provinsi, bahkan ditambah dengan embel-embel istimewa dari segi Kebudayaan, Pendidikan, dan Agama. Kendati sudah berstatus provinsi kewenangan tetap dibatasi. Misalnya saat Aceh menjalankan sistem dagang barter dengan negara luar. kebijakan barter ini kemudian dicabut.
Lalu pada tahun 1963, dalam rangka “Ganyang Malaysia, Pemerintah Pusat menetapkan status Sabang menjadi Pelabuhan Bebas. Namun status itu juga tidak disertai peraturan teknis yang mengatur pelaksanaannya. Akhirnya beberapa tahun kemudian, status Pelabuhan Bebas Sabang kembali dicabut dengan alasan penyelundupan.
Tipuan terhadap Aceh hingga kini masih saja terjadi. Hal ini terlihat dalam sejumlah butir butir Perjanjian Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM belum sepenuhnya dijalankan oleh Pemerintah Pusat. Kendati dalam perjanjian tersebut memiliki limit waktu yang harus dijalankan namun dengan berbagai alasan, Aceh masih diminta untuk menunggu.
Terhadap serangkaian pengalaman tipu dan tertipu tersebut, baik Rusdi Sufy maupun Ramli A. Dally berharap semoga kedepan rakyat Aceh tidak lagi tertipu dan dibohongi Pemerintah Pusat termasuk tertipu dan dibohongi oleh Pemimpin Aceh sendiri. Semoga…..!
SUMBER: www.infointelek.blogspot.com
Dalam suasana yang “tertidur” inilah Aceh mulai ditipu oleh bangsanya sendiri yang entah kapan berakhir. Biarpun Pucuk Pimpinan yang memerintah Republik Indonesia silih berganti, namun derita Aceh yang tertipu tetap berlanjut.
Sejarah telah mencatat, dalam perjalanan Bangsa Aceh dari sejak nenek moyang. Orang Aceh cukup lihai dan dikenal dengan tipu muslihat atau taktik untuk mewujudkan sebuah cita-cita terutama dalam politik peperangan. Bahkan Belanda mengakui akan keunggulan dan kehebatan Orang Aceh dalam hal yang satu ini.
Diantara yang paling popular dan selalu dikenang adalah ketika, seorang pejuang dan pahlawan Aceh bernama Teuku Umar Djohan Pahlawan mampu dan berhasil “menipu” Kolonial Belanda. Tipu muslihat Teuku Umar berawal ia bersedia berunding dan mau bekerja sama membantu membujuk perlawanan masyarakat Aceh lainnya.
“Tipu” yang dijalankan suami Tjoet Nyak Dien ini sukses dan membawa keuntungan besar. Ratusan pucuk senjata berhasil dicuri lalu digunakan kembali untuk melawan Belanda. “Tipu” muslihat semacam ini banyak diikuti pejuang dan masyarakat Aceh terutama dalam perjuangan membela Bangsa Aceh melawan penjajah.
“Tipu-tipu” pejuang Aceh ini sudah sangat dikenal luas bahkan sempat menjadi bagian dari catatan seorang pengarang asal Jawa Barat dalam bukunya berjudul “Aceh di Mata Urang Sunda”. Hingga kini, Aceh selain dikenal pandai “menipu” juga kerap tertipu atau dibohongi. Pengalaman tertipu dan dibohongi mulai tercatat dalam sejarah pergolakan DI TII di Aceh yang dicetuskan Daud Beureueh.
Beberapa pakar sejarah Aceh, seperti Drs. Rusdi Sufi, menyebutkan, dibalik “tipu-tipu” Aceh, sebenarnya cukup banyak tipu-tipu Pemerintah Pusat terhadap Aceh. Hingga dia meminta para pemimpin maupun generasi Aceh kedepan harus berhati-hati dan jangan mudah terbuai dengan janji semu Pemerintah Pusat. Intinya, masyarakat harus tetap bersatu agar tidak mudah dikelabui.
Sementara pemerhati sejarah Aceh lainnya, Ramli A. Dally juga ikut mengingatkan, teknik tipu yang dilancarkan Jakarta terhadap Aceh hingga saat ini masih berlangsung. Dicontohkan, butir butir UUPA yang diibaratkan sebagai seekor ular, meski kepalanya dilepas. Namun, ekornya tetap dipegang.
Sejarah Aceh yang banyak dibohongi dan tertipu, misalnya pada tahun 1948, saat masa revolusi kemerdekaan atau setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, seluruh kawasan Indonesia telah diduduki kembali oleh Belanda, kecuali Aceh. Disini, setelah Belanda menyerah kepada sekutu, pada September tahun 1948 tentera sekutu masuk ke Indonesia untuk menerima penyerahan Jepang kepada Indonesia.
Namun saat itu penguasa sipil Belanda yakni NICA (Nederlandsch Indie Civil Administratie) menyusup masuk dan kembali menduduki Indonesia. Bahkan Presiden Soekarno ditangkap saat itu. Satu-satukawasan yang tidak dimasuki Belanda adalah Aceh.
Tipu pertama Jakarta terhadap Aceh adalah ketika Daud Beureueh meminta kepada Presiden Soekarno agar khusus untuk Aceh diberlakuan Syariat Islam. Soekarno menyetujuinya. Aceh diberi hak berlaku Syariat Islam. Namun Daud Beureueh dalam permintaannya ini harus dibuat dalam bentuk perjajian hitam di atas putih atau tertulis. Namun hal itu tak pernah terjadi. Soekarno dengan berlinang air mata bahkan bersumpah akan mewujudkan hal itu.
Dia mengaku tak perlu bukti tertulis karena Daud Beureueh merupakan orang yang dihormatinya sehingga tak mungkin dikhianati. “Itulah tipu pertama yang terjadi terhadap Aceh. “Presiden Soekarno saat itu tak bersedia membuat perjanjian tertulis,” tulis Rusdi Sufi dalam bukunya.
Menurut Rusdi Sufi, Soekarno dalam pertemuan lain bersama kalangan Saudagar Aceh, Soekarno meminta kepada para saudagar bahwa di seluruh Indonesia, telah dibentuk semacam penggalangan dana untuk membeli pesawat karena Indonesia belum memiliki pesawat. Untuk itu para saudagar Aceh juga diimbau untuk menyumbang dana membeli pesawat.
Saat itu semua saudagar yang hadir saling menatap dan terdiam. Lama terdiam, Soekarno kembali bicara “Jika tak menjawab, saya tak akan makan siang dengan para saudagar”, ucapnya. Akhirnya, saudagar setuju, maka terkumpulah sekitar 20 kilogram emas dari saudagar dan masyarakat Aceh.
Dari sumbangan inilah menjadi cikal bakal lahirnya perusahaan penerbangan Indonesia yaitu dari pesawat jenis Dakota RI-001 Seulawah yang dibeli rakyat Aceh dan. replika pesawat tersebut sekarang terpajang dilapangan Blang Padang, Banda Aceh.
Konon setelah menyumbang untuk pesawat, para saudagar dan masyarakat Aceh juga pernah membeli obligasi senilai puluhan kilogram emas. Obligasi ini rencananya digunakan untuk membangun bank milik Pemerintah Indonesia, namun tak jelas juntrungannya sehingga Aceh tak pernah memperoleh kontribusi secara maksimal. Aceh kembali tertipu.
Kemudian Aceh mendapat gelar Daerah Istimewa. Istimewa yang disandang Aceh hanya sebutan saja karena tidak ada implementasi yang berarti selain lahirnya Unsyiah. Saat itu, posisi perekonomian Aceh memang lebih maksimal dibanding dengan sejumlah kawasan lainnya di seluruh Indonesia. Pasalnya, semua lautan dikuasai oleh Belanda.
Saudagar Aceh ketika itu berani menembus blokade Belanda di laut sehingga dapat melakukan perdagangan dengan negara luar. Situasi ekonomi yang tergolong makmur ini sangat bermanfaat bagi Pusat. Hingga dalam perjalanan dan situasi tersebut, Aceh akhirnya dijadikan provinsi. Dan Daud Beureueh menjadi Gubernur pertama.
Namun tak sampai setahun, tepatnya tahun 1950, Pemerintah Pusat memutuskan hanya ada sepuluh provinsi di Indonesia. Aceh digabung dengan Sumatera Utara. Anehnya ternyata jumlah provinsi bukanlah sepuluh, melainkan sebelas, karena secara diam-diam, pemerintah menyetujui Jogjakarta menjadi provinsi, bahkan dengan status istimewa.
Pemerintah Aceh, tak terima dengan status ini. Namun pusat terus “mendesak”, status ini harus diterima. Akhirnya Aceh kembali turun menjadi keresidenan. Merasa dikhianati, maka pada September 1953 muncullah Gerakan DI/TII. Akibatnya, Aceh diserang. Aceh tidak menyerah bahkan perlawanan semakin kuat. Situasi ini terbaca oleh Pemerintah Pusat dari pengalaman bahwa Aceh tak dapat ditaklukkan dengan kekerasan.
Lalu pimpinan DI/TII diajak berdialog. Pemerintah Pusat berjanji akan mengembalikan status Aceh menjadi provinsi, bahkan ditambah dengan embel-embel istimewa dari segi Kebudayaan, Pendidikan, dan Agama. Kendati sudah berstatus provinsi kewenangan tetap dibatasi. Misalnya saat Aceh menjalankan sistem dagang barter dengan negara luar. kebijakan barter ini kemudian dicabut.
Lalu pada tahun 1963, dalam rangka “Ganyang Malaysia, Pemerintah Pusat menetapkan status Sabang menjadi Pelabuhan Bebas. Namun status itu juga tidak disertai peraturan teknis yang mengatur pelaksanaannya. Akhirnya beberapa tahun kemudian, status Pelabuhan Bebas Sabang kembali dicabut dengan alasan penyelundupan.
Tipuan terhadap Aceh hingga kini masih saja terjadi. Hal ini terlihat dalam sejumlah butir butir Perjanjian Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM belum sepenuhnya dijalankan oleh Pemerintah Pusat. Kendati dalam perjanjian tersebut memiliki limit waktu yang harus dijalankan namun dengan berbagai alasan, Aceh masih diminta untuk menunggu.
Terhadap serangkaian pengalaman tipu dan tertipu tersebut, baik Rusdi Sufy maupun Ramli A. Dally berharap semoga kedepan rakyat Aceh tidak lagi tertipu dan dibohongi Pemerintah Pusat termasuk tertipu dan dibohongi oleh Pemimpin Aceh sendiri. Semoga…..!
SUMBER: www.infointelek.blogspot.com
0 Komentar