.
PENA News | Belasan mahasiswa Aceh dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dari Fakultas Teknik menggelar aksi di Simpang Lima, Banda Aceh, Selasa (26/11/2013). Dalam aksi tersebut, mahasiswa Aceh menuding Wali Nanggroe akan menjadi momok terhadap proses demokratisasi di Aceh dimasa yang akan datang.
Selain itu, peserta aksi juga mempertanyakan sosok pemangku Wali Nanggroe, Malik Mahmud. Bahkan mahasiswa juga mempertanyakan dimana Malik Mahmud disaat Aceh masih dilanda konflik lebih 30 tahun.
"Katanya rakyat Aceh butuh wali, tapi sosok wali itu siapa, latar belakang gimana, saat Aceh Daerah Operasi Militer (DOM), di mana dia dulu," kata koordinator aksi, Farzian Iqbal di lokasi aksi.
Dia menambahkan, bila Pemerintah Aceh tetap mengukuhkan Wali Nanggroe, justru yang ditakutkan akan menjadi salah satu calon Pemimpin Aceh yang otoriter, karena lembaga Wali Nanggroe tidak ada pengontrol, bahkan kedudukan diatas Gubernur.
Dalam aksinya, para mahasiswa memakai penutup mulut sebagai simbol perlawanan dan membentangkan spanduk, poster yang bertuliskan penolakan terhadap lembaga tersebut.
Dikatakan Farzian, padahal yang dibutuhkan rakyat Aceh saat ini adalah kesejahteraan. Rakyat butuh pendidikan dan kesehatan yang bermutu. Bukan sebuah lembaga yang tidak memiliki asal-usul yang jelas serta tidak memiliki manfaat pada rakyat secara langsung.
"Semestinya, lapangan pekerjaan, memberantas kemiskinan, itu yang harus diutamakan, bukan malah sibuk dengan Wali Nanggroe yang tidak bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat," imbuhnya.
Aksi penolakan terhadap lembaga Wali Nanggroe tidak hanya sampai di sini, sebutnya, ini hanya baru permulaan melakukan penolakan. "Ini tidak akan berhenti di sini, kami akan panggil Wali Nanggroe, LSM dan Akademisi untuk membicarakan tentang keberadaan Wali itu sendiri," tutupnya.
Selain itu, peserta aksi juga mempertanyakan sosok pemangku Wali Nanggroe, Malik Mahmud. Bahkan mahasiswa juga mempertanyakan dimana Malik Mahmud disaat Aceh masih dilanda konflik lebih 30 tahun.
"Katanya rakyat Aceh butuh wali, tapi sosok wali itu siapa, latar belakang gimana, saat Aceh Daerah Operasi Militer (DOM), di mana dia dulu," kata koordinator aksi, Farzian Iqbal di lokasi aksi.
Dia menambahkan, bila Pemerintah Aceh tetap mengukuhkan Wali Nanggroe, justru yang ditakutkan akan menjadi salah satu calon Pemimpin Aceh yang otoriter, karena lembaga Wali Nanggroe tidak ada pengontrol, bahkan kedudukan diatas Gubernur.
Dalam aksinya, para mahasiswa memakai penutup mulut sebagai simbol perlawanan dan membentangkan spanduk, poster yang bertuliskan penolakan terhadap lembaga tersebut.
Dikatakan Farzian, padahal yang dibutuhkan rakyat Aceh saat ini adalah kesejahteraan. Rakyat butuh pendidikan dan kesehatan yang bermutu. Bukan sebuah lembaga yang tidak memiliki asal-usul yang jelas serta tidak memiliki manfaat pada rakyat secara langsung.
"Semestinya, lapangan pekerjaan, memberantas kemiskinan, itu yang harus diutamakan, bukan malah sibuk dengan Wali Nanggroe yang tidak bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat," imbuhnya.
Aksi penolakan terhadap lembaga Wali Nanggroe tidak hanya sampai di sini, sebutnya, ini hanya baru permulaan melakukan penolakan. "Ini tidak akan berhenti di sini, kami akan panggil Wali Nanggroe, LSM dan Akademisi untuk membicarakan tentang keberadaan Wali itu sendiri," tutupnya.
SUMBER: www.merdeka.com
0 Komentar