Terkait Proyek 30% Dikelola KPA, kata Mantan Kombatan: Kami Hanya Mengharapkan Implementasi MoU Helsinki

PENA News | Konflik Aceh yang terjadi hampir 30 tahun dan telah menelan korban sedikitnya 125.000 jiwa tidak cukup hanya dengan memberikan 30% dari proyek APBA yang turun ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh kepada masing masing KPA yang ada.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPA Wilayah Peureulak Tgk. Ridwan menanggapi pernyataan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) beberapa waktu lalu tentang Hak Pengelolaan Proyek APBA yang berjumlah 824 paket. Dimana masing masing Kabupaten yang menerima proyek tersebut, 30% dikelola oleh KPA.

Menurut Jubir ini, sejak masa perjuang dalam konflik Aceh hingga sekarang ini kami tidak pernah mengharapkan pamrih dengan mendapatkan upeti dari siapa saja. Kami hanya mengharapkan Pemerintah Aceh dapat mengimplementasikan hasil MoU Helsinki, bukan mengharapkan Paket Proyek. Kami selaku Kombantan Aceh Merdeka sangat kecewa jika dinilai perjuangan yang telah dilakukan hanya semata mata untuk mengejar paket proyek.

Yang perlu sama-sama kita lakukan adalah mengimplementasikan butir-butir MoU yang termaktub didalamnya. Antara lain ada 6 butir hak mutlak Negara harus dijalankan oleh oleh Pemerintah Aceh adalah 1.Hak Bendera, 2.Qanun Wali Nanggroe sesuai Syari’at Islam, 3.Pembagian Hasil 70% Pemerintah Aceh 30% Pemerintah Pusat sesuai mekanisme Aceh yang berikan haknya ke Pusat. 4.Wilayah Aceh/perbatasan Aceh dengan Sumut dan lain lainnya. Dan 2 butir hak Pemerintah Aceh adalah Pemerintah Aceh harus mensejahterakan rakyat, 2.Bunga Bank rendah dengan memberikan  pinjaman lunak untuk rakyat, jelas Tgk Ridwan bersemangat.

Dijelaskannya lagi, Perdamaian GAM dan RI  pada tanggal 15 Agustus 2005 bukan dasar lahirnya UU No. 11 tapi dari dasar Kebijakan kedua Lembaga yakni RI dan GAM, karena menurutnya Kebijakan Negara dapat melemahkan Hukum. Sedangkan Hukum tidak bisa melemahkan Kebijakan Negara, ini yang perlu diselesaikan bukan masalah Paket Proyek, sebut Jubir Ridwan lantang.

Mari sama-sama kita jaga sikap dijajaran KPA, Negara tidak pernah berkhianat, apa yang telah dijanjikan pasti ditepati oleh Negara, ingat Pemimpin Aceh Wali Nanggroe Tgk.Hasan Tiro, perjuangannya sangat suci tidak diwarnai dengan paket proyek beliau berjuan hanya untuk Aceh dan rakyat Aceh, ini yang harus dihormati. (r.sai/r.muna)