 |
| Usman Abdullah |
PENA News | Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Langsa berunjuk rasa di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Selasa (15/1/2013). Dalam aksinya, mahasiswa menentang instruksi Wali Kota Langsa Usman Abdullah yang melarang pelajar dan mahasiswa di Langsa keluar rumah setelah pukul 22.00.
Koordinator pengunjuk rasa, Muhammad Ziaurrahman, mengatakan, penerapan larangan keluar malam bagi pelajar dan mahasiswa itu tak berdasar dan otoriter. Mahasiswa khawatir, kebijakan ini akan membuat mahasiswa di Langsa kian terbungkam.
Jika ingin memajukan Langsa, kata dia, semestinya Pemkot Langsa lebih memperhatikan dan mengedepankan upaya penyelesaian masalah kemiskinan, penganggur, dan problem anggaran daerah yang sampai saat ini masih melilit Kota Langsa.
"Kami melihat kebijakan Syariat Islam yang diterapkan Pemkot Langsa hanya sebagai tren kepentingan politis, tidak menyentuh akar persoalan yang terjadi di Kota Langsa," katanya.
Kenyataannya, menurut Ziaurrahman, penerapan syariat Islam di Langsa selama ini hanya menyentuh dan menyasar masyarakat bawah, sedangkan untuk masyarakat kalangan atas dan elite politik cenderung tumpul. "Karena itu, kami menuntut kepada wali kota agar fokus pada kebijakan pengurangan penganggur, kemiskinan, dan memangkas anggaran APBK yang hanya untuk PNS, serta menghapus dana aspirasi Dewan," tuturnya.
Dalam unjuk rasa sekitar 30 menit itu, selain berorasi, para mahasiswa asal Langsa itu juga membentangkan poster dan spanduk penolakan larangan keluar malam bagi pelajar dan mahasiswa tersebut.
Koordinator pengunjuk rasa, Muhammad Ziaurrahman, mengatakan, penerapan larangan keluar malam bagi pelajar dan mahasiswa itu tak berdasar dan otoriter. Mahasiswa khawatir, kebijakan ini akan membuat mahasiswa di Langsa kian terbungkam.
Jika ingin memajukan Langsa, kata dia, semestinya Pemkot Langsa lebih memperhatikan dan mengedepankan upaya penyelesaian masalah kemiskinan, penganggur, dan problem anggaran daerah yang sampai saat ini masih melilit Kota Langsa.
"Kami melihat kebijakan Syariat Islam yang diterapkan Pemkot Langsa hanya sebagai tren kepentingan politis, tidak menyentuh akar persoalan yang terjadi di Kota Langsa," katanya.
Kenyataannya, menurut Ziaurrahman, penerapan syariat Islam di Langsa selama ini hanya menyentuh dan menyasar masyarakat bawah, sedangkan untuk masyarakat kalangan atas dan elite politik cenderung tumpul. "Karena itu, kami menuntut kepada wali kota agar fokus pada kebijakan pengurangan penganggur, kemiskinan, dan memangkas anggaran APBK yang hanya untuk PNS, serta menghapus dana aspirasi Dewan," tuturnya.
Dalam unjuk rasa sekitar 30 menit itu, selain berorasi, para mahasiswa asal Langsa itu juga membentangkan poster dan spanduk penolakan larangan keluar malam bagi pelajar dan mahasiswa tersebut.
SUMBER: KOMPAS
0 Komentar